Sejarah Perjalanan Haji Orang Indonesia: Dari Kapal Layar hingga Regulasi Modern

Ibadah haji telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Seiring berjalannya waktu, perjalanan haji mengalami banyak perubahan, baik dari segi sarana transportasi, kebijakan pemerintah, maupun kesadaran spiritual umat Islam Nusantara.

Perjalanan Haji di Masa Lampau

Sebelum ditemukannya kapal uap dan dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, perjalanan haji dari Nusantara ke Makkah dilakukan dengan kapal layar, mengarungi samudera dan melewati rute maritim yang panjang dan penuh tantangan. Waktu tempuh yang lama dan kondisi yang tidak nyaman menjadi pengorbanan besar bagi para calon haji.

Namun, kondisi berubah setelah Terusan Suez dibuka. Jalur laut menjadi lebih singkat dan aman, menjadikan perjalanan haji lebih terjangkau dan efisien. Pada masa penjajahan Belanda, tercatat sekitar 52.000 jemaah haji berangkat pada puncaknya di tahun 1926/1927. Haji menjadi gelar yang sangat dihormati, dengan para haji umumnya tampil mengenakan jubah dan sorban serta menjadi panutan dalam masyarakat.

Regulasi Kolonial dan Peran Sosial Para Haji

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi haji tahun 1859 untuk mengatur keberangkatan calon haji, yang harus menunjukkan bukti kemampuan finansial dan jaminan dari bupati setempat. Kebijakan ini selain bertujuan administratif juga dimanfaatkan sebagai alat pemantauan terhadap aktivitas keagamaan umat Islam.

Namun, ibadah haji tidak hanya berdampak pada pribadi pelakunya, tapi juga pada kesadaran kolektif umat. Sekembalinya dari Tanah Suci, para haji membawa semangat baru dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangkitkan kesadaran sosial-politik. Tak heran jika banyak gerakan pembaharuan dan perlawanan terhadap penjajahan digerakkan oleh para ulama dan haji muda.

Upaya Perbaikan dari Muhammadiyah dan Tokoh Islam

Perbaikan perjalanan haji mulai diperjuangkan oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Pada tahun 1921, K.H. Ahmad Dahlan membentuk Bagian Penolong Haji yang diketuai K.H.M. Sudja’. Komite ini kemudian mengusulkan berbagai perbaikan kepada pihak berwenang di Arab Saudi. Pada Kongres Muhammadiyah tahun 1930, muncul usulan agar Indonesia memiliki pelayaran sendiri khusus untuk jemaah haji.

Masa Pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan

Periode pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia (1942–1949) menjadi masa sulit bagi umat Islam yang ingin berhaji. Tidak tersedia transportasi massal dan situasi keamanan sangat tidak memungkinkan. Ulama besar K.H. Hasyim Asy’ari bahkan mengeluarkan fatwa bahwa haji tidak wajib pada masa itu karena jihad melawan penjajah lebih utama.

Sebagai bentuk diplomasi, pemerintah Indonesia mengirim Misi Haji ke Arab Saudi pada tahun 1948 dan 1949 untuk membangun relasi diplomatik sekaligus menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka di mata dunia Islam.

Pasca-Kemerdekaan dan Konsolidasi Perhajian

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1950, pengelolaan haji mulai dibenahi. Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasjim menegaskan bahwa urusan haji akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI). Yayasan PHI didirikan tahun 1950 dengan kepengurusan dari berbagai tokoh Islam lintas organisasi.

PHI tidak hanya mengurusi teknis pemberangkatan haji, tetapi juga menerbitkan majalah seperti PEHAI dan Kiblat yang memberi informasi dan edukasi seputar haji. Pada era ini pula mulai diterapkan sistem kuota haji (dulu disebut kotum), bahkan bagi pegawai negeri disediakan kuota prioritas dan cuti haji hingga tiga bulan.

Penutup

Sejarah perjalanan haji umat Islam Indonesia mencerminkan perjuangan panjang yang penuh tantangan, tetapi juga penuh semangat keimanan dan nasionalisme. Dari masa kapal layar hingga era kuota dan biro haji resmi, setiap fase mencerminkan pergeseran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial-politik bangsa ini. Haji bukan hanya ibadah, tapi juga bagian dari sejarah perjuangan dan pembentukan jati diri umat Islam Indonesia.

Sumber : https://kemenag.go.id/