Ribuan Calon Jamaah Gagal Berangkat, Visa Haji Furoda 2025 Tidak Diterbitkan

Pemerintah Arab Saudi secara resmi menutup proses penerbitan visa haji untuk musim haji 1446 H/2025 M, termasuk visa haji Furoda. Kebijakan ini diumumkan pada 26 Mei 2025 pukul 13.50 waktu Arab Saudi, dan berdampak langsung pada ribuan calon jemaah Indonesia yang telah mempersiapkan keberangkatan melalui jalur non-kuota tersebut.

Penutupan penerbitan visa haji Furoda menyebabkan ribuan calon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Banyak dari mereka yang telah membayar biaya perjalanan yang mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, penyelenggara travel haji juga mengalami kerugian finansial yang signifikan, dengan estimasi kerugian mencapai Rp1–2 miliar per kelompok jemaah.

Salah satu travel Haji dari Magelang, Ufuk juga mengalami dampak yang luarbiasa. Dari 6 orang yang mendaftar haji Furoda, hanya 2 yang keluar visa. Sedangkan 4 lainya gagal berangkat dan harus menunggu satu tahun untuk mendaftar kembali. Managemen Ufuk berjanji akan memberangkatkan kembali jamaah di Tahun depan, bila tidak berkenan maka dana akan dikembalikan.

“Kami memohon maaf atas hal ini dan sebagai kompensasi, kami menawarkan dua opsi kepada jemaah yang terkena dampak”, Kata Azis Dwi Nugroho selaku CEO.

“Dua opsi tersebut adalah Ikhtiar Kembali untuk Tahun Depan atau Pengembalian Dana, jika jemaah menghendaki, kami akan mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan kepada kami.” Imbuhnya

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa seluruh visa haji, termasuk Furoda, sepenuhnya merupakan kewenangan Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan pihak Saudi untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

Kebijakan penutupan tersebut diumumkan pada 26 Mei 2025 pukul 13.50 waktu Arab Saudi. Keputusan mendadak ini membuat travel-travel penyelenggara haji non-kuota kebingungan karena banyaknya visa yang tidak turun padahal keberangkatan tinggal hitungan hari.

Menanggapi hal ini, Kementerian Agama RI menegaskan bahwa visa Furoda bukan bagian dari wewenang mereka, dan segala keputusan berada di tangan otoritas Saudi. Di sisi lain, DPR RI meminta agar travel memberikan opsi terbaik bagi jamaah, seperti pengembalian dana secara penuh atau memfasilitasi keberangkatan tahun berikutnya.

Haji Furoda adalah program ibadah haji yang tidak melalui kuota resmi Kementerian Agama Indonesia, melainkan berdasarkan undangan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Meskipun menjanjikan keberangkatan lebih cepat, jalur ini memiliki risiko tinggi karena sepenuhnya bergantung pada kebijakan otoritas Saudi.

Dampak dari kebijakan ini sangat besar. Banyak jamaah yang telah membayar biaya perjalanan dengan nominal ratusan juta rupiah kini harus menunggu kejelasan, termasuk soal pengembalian dana atau pengalihan ke tahun depan. Tidak sedikit biro perjalanan haji yang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Para calon jamaah diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih program haji dan memastikan keberangkatan melalui jalur resmi yang dijamin oleh negara. Maraknya tawaran haji alternatif dengan iming-iming cepat berangkat dan tanpa antrean harus disikapi dengan bijak agar tidak menjadi korban kerugian yang lebih besar.